Indosultra.com, Unaaha, Ratusan guru honorer taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Konawe menuntut kuota aparatur sipil negara (ASN) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Ketua forum guru honorer Kabupaten Konawe, Haspian Spd meminta kepada pemerintah daerah dan anggota DPRD Konawe agar segera melakukan pengadaan kuota ASN PPPK guru honorer TK di kabupaten Konawe.
” Kami ini jangan diabaikan. Basis fundamental pendidikan nasibnya di Taman Kanak-kanak, kenapa tidak ada kuota guru TK PPPK di Konawe,” tegas Haspian dalam audiens dengan anggota DPRD bersama dinas pendidikan dan forum guru honorer TK se- kabupaten Konawe, Jum’at (11/2/22) di gedung dewan setempat.
Ia juga meminta agar pihak pemerintah segera mengakomodir TK swasta yang telah memenuhi syarat untuk dinaikan statusnya menjadi sekolah negeri.
Menanggapi hal itu, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Konawe yang diwakili oleh kepala seksi kompetensi dan pengembangan karir, Asran Lasahari, mengatakan bahwa kuota ASN PPPK guru tergantung dari kebutuhan sekolah yang ditentukan oleh data pokok pendidik (Dapodik).
“Penentuan kuota ASN PPPK guru tergantung dari kebutuhan sekolah itu sendiri. Kita di kabupaten Konawe tetap mengusulkan, tetapi semua kembali kepada kebutuhan sekolah,” ungkap Asran.
Dia juga menyebutkan, beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengusulan kuota ASN PPPK TK kabupaten Konawe selain sekolah negeri hanya 4, linearitas ijazah guru TK juga tidak bersesuaian dengan kuota guru TK.
” linearitas ijazah juga menjadi kendala dalam pengusulan kuota PPPK. Ada guru kita yang mengajar di TK, sedangkan ijazahnya pendidikan guru SD bukan guru TK (PGTK),” imbuhnya.
Ketua DPRD kabupaten Konawe, Dr. Ardin M.Si mengatakan agar aspirasi forum guru hari ini benar-benar dikawal mengingat keberadaan guru TK di kabupaten Konawe sebagai fondasi pendidikan dasar dan sangat diperlukan.(b)
Laporan : Febri
