Herman Sewani- Rasmin Kamil- Samir
Indosultra.Com, Konawe Utara-Ketua Komisi l, Komisi lll dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra), menyuarakan rekomendasi ke PT Tiran Indonesia agar mengganti humas Tiran Mineral wilayah Sultra khususnya di Konut.
Pihak DPRD meminta, agar menunjuk perwakilan asli dari masyarakat Bumi Oheo itu. Humas PT Tiran mineral wilayah Sultra, diketahui di jabat oleh Lapili.
“Rekomendasi DPRD Konut ganti humas (PT Tiran Mineral Red..). Dinilai humas hanya bikin kegaduhan, langkah-langkah itu, penyelesaian dia tidak dapat lakukan,”tegas Ketua Komisi l DPRD Konut, Herman Sewani di Kantor DPRD Konut, Selasa (26/10/2021).
Harapan besar, kehadiran humas harusnya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan mengenai PT Tiran Mineral, bukan membiarkan persoalan semakin besar dan menimbulkan kegaduhan.
BACA JUGA: Izin PT Tiran Lengkap, DPRD Konut Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi Isu Luar
“Humas tiran ini belajar, justru ini yang buat kegaduhan. Ini humas mending ganti, buat kegaduhan. Kita ini lahir dari teman-teman aktifis, kami tau bukan begitu humas selesaikan masalah,”kata Ketua Komisi lll DPRD Konut, Samir dengan nada lantang.
“Banyak potensi sumber daya manusia di Konut yang paham dan mampu untuk menjadi humas, serta paham kondisi, situasi di Konut,”tambahnya.
BACA JUGA: Satu Tekat Untuk Kemajuan Daerah, DPRD Dukung PT Tiran Berinvestasi di Konut
Senada pernyataan diatas. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Konut, Rasmin Kamil menilai pihak humas tidak komferhensif melihat dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan status PT Tiran Mineral sehingga kegaduhan muncul.
“Kami mengharapkan, agar masyarakat Monut tidak terprovokasi dengan isu luar soal PT Tiran Mineral. Kami dari DPRD bukan asal mendukung, mengada-ngada. Kami bergerak secara komferhensif. Mohon maaf kami hadir di Kantor Pusat PT Tiran dalam kunjungan kerja melihat langsung semua izinnya, dan itu lengkap ada 36 izin sudah lengkap”ungkap Ketua DPC PKB Konut ini.**(IS)
Laporan; Redaksi
