Indosultra.com, Kendari – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk peringkat ke 10 dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia berada diangka 2,57 persen.
Hal itu disampaikan boleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian.
Rakor dihadiri dari Kementerian atau Lembaga terkait diantaranya Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Hortikultura Andi Muhammad Idil Fitri.
Pada Jajaran Pemerintah Provinsi Sultra hadir pada kegiatan ini, yakni Perwakilan BI, Bappeda, Kabid Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Koperasi dan UMKM, Kabid Perdagangan Disperindag, Dinkes, Ketapang dan dinas terkait.
Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan bahwa penyakit polio merupakan penyakit yang sudah lama, namun saat ini dikhawatirkan menjadi wabah.
“Ada beberapa daerah yang cukup tinggi polionya, untuk itu diminta kepada Kepala Daerah masing-masing agar melaksanakan imunisasi polio serentak di wilayahnya masing-masing,” ujar Tito Karnavian dalam keterangan resminya, Senin (24/6/2024).
Ia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo mengapresiasi kegiatan rakor yang dilaksanakan secara mingguan untuk mengendalikan inflasi.
“Rakor yang kita laksanakan setiap minggu ini sangat baik, terbukti dengan adanya beberapa daerah yang berhasil mempertahankan dan menurunkan angka inflasinya dari bulan ke bulan,” jelasnya
Mendagri menyebut inflasi Indonesia bulan Mei di angka 2,84 persen (y-o-y) sudah sangat bagus, diikuti deflasi bulan ke bulan Mei terhadap April sebesar 0,03 persen.
“Untuk daerah-daerah yang inflasinya masih tinggi, saya minta untuk melakukan langkah-langkah mengevaluasi apa penyebab kenaikan atau tingginya inflasi di daerahnya dan juga kenaikan harga barang dan jasa di daerahnya, serta apa saja upaya yang dilakukan untuk menurunkan inflasi,” imbuhnya.
“Kondisi inflasi Provinsi pada bulan Mei 2024 yang terendah ada 10 yakni Babel 1,25 persen, Sulbar 1,25 persen, Papua Barat Daya 1,87 persen, DKI Jakarta 2,08 persen, Papua 2,18 persen, DIY 2,28 persen, NTT 2,41 persen, Kaltara 2,42 persen, Sulsel 2,42 dan Sultra 2,57 persen,”kata Tito Karnavian.
Sementara itu Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data terkait tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-3 Juni 2024 menyampaikan bahwa Inflasi paruh pertama (semester 1) 2024 sampai dengan bulan Mei adalah sebesar 1,16 persen. Dengan rentang 2,5 persen hingga kurang lebih 1 persen maka inflasi semester.
“Berdasarkan pemantauan harga SP2KP pada M3 Juni 2024 ini, beberapa komoditas pangan yang harganya meningkat dan perlu diwaspadai karena terjadi penambahan jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga adalah cabai merah dan cabai rawit, “terang Amalia.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy juga menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional telah mengalokasikan anggaran kepada dinas urusan pangan Kab/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia untuk melaksanakan gerakan pangan murah dan pengendalian inflasi.
Diharapkan Pemda menyusun jadwal kegiatan GPM dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
“Penyaluran bantuan pangan beras 2024 sudah mulai sejak bulan Januari per- tanggal 21 Juni 2024, penyaluran tahap kedua telah tersalurkan sebanyak 480.223 ton atau 72,75 persen, “pungkasnya.(IS/B)
Laporan : Ramadhan
