Indosultra.com, Kendari – Konsorsium Pemerhati Investasi Pertambangan (KPIP) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Tuntutan KPIP yaitu mendesak Direktorat Jenderal Pembinaan (Dirjen) Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia agar segera memberikan sanksi tegas terhadap PT HJS.
Bukan hanya itu, aksi ini dirangkaikan dengan pelaporan terkait insiden kecelakaan kerja PT Hillcon Jaya Sakti (HJS) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Indra Bakti Mustika (IBM) yang berada di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Mereka juga menyerukan agar Kementerian Ketenagakerjaan melalui Binwasnaker dan K3 untuk merekomendasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI agar menghentikan kegiatan pertambangan PT HJS selaku kontraktor mining di IBM kepada
Koordinator KPIP, Habrianto mengatakan, sejak berinvestasi di Bumi Oheo (Konut), PT HJS sudah mengalami 3 kali insiden kecelakaan hingga menyebabkan korban jiwa.
“Mestinya, PT HJS sudah mendapat sanksi tegas Disnaker dan Dinas ESDM Sultra selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat,” ucap Habri dalam keterangan tertulisnya.
Habri menambahkan, peristiwa ini bermula pada September 2023 lalu, saat itu mobil bus yang membawa 19 orang karyawan PT HJS terbalik. Kemudian September 2024 kembali terjadi kecelakaan saat melakukan hauling ore nikel tiba-tiba dump truck terbalik dan terakhir salah satu operator alat berat milik PT HJS meninggal dunia usai setelah terjatuh dari tebing di site PT IBM Konut pada bulan Desember 2024. Namun dari 3 kejadian kecelakaan ini, instansi berwenang terkesan hanya menutup mata dan telinga.
“Ini merupakan preseden buruk dalam penanganan kecelakaan kerja di Sultra. Sebab, PT HJS ini tercatat telah mengalami 3 kali insiden kecelakaan. Tapi ironisnya hingga saat ini tidak ada tindakan tegas dari instansi terkait di daerah,” ujarnya.
Atas dasar itu, KPIP membawa kasus tersebut ke Kementerian Ketenagakerjaan dengan harapan pihak Kemenaker bisa mengatensi dan segera memberikan sanksi tegas terhadap PT HJS
“Kasus seperti ini idealnya selesai di daerah, namun kami melihat ada indikasi pembiaran yang dilakukan instansi terkait di Sultra, untuk itu hari ini kami hadir di Kemenaker dengan keyakinan bahwa Kemenaker mampu memberi sanksi PT HJS,” harapnya.
Kepala Pengawas Ketenagakerjaan Kemenaker, Fertias saat menerima masa aksi menyampaikan, bahwa Disnaker Sultra telah melayangkan surat pemanggilan kepada PT HJS pada Kamis (30/1/2025) lalu.
“Iya, berdasarkan informasi yang kami terima dari Kepala Bidang Binwasnaker dan K3 Sultra, namun yang menghadiri undangan tersebut bukan orang yang mempunyai kapasitas untuk memberikan keteranganketerangan,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, alasan dari Pimpinan PT HJS tidak menghadiri langsung undangan tersebut, karena pada saat itu bertepatan dengan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional, sehingga Kepala Bidang Binwasnaker dan K3 Sultra, akan segera mengirim kembali surat pemanggilan kepada PT HJS.
“Alasan Pimpinan PT HJS karena bertepatan bulan K3 Nasional, untuk itu Kepala Bidang Binwasnaker dan K3 Sultra akan mengirim surat pemanggilan kedua,” bebernya.
Fertias menambahkan tuntutan dari massa aksi diupayakan secepatnya akan dilaksanakan sembari berkoordinasi dengan Ditjen Binswanaker dan K3 Kemenaker.
“Tuntutan KPIP, secepatnya kami akan segera berkoordinasi serta menyampaikan kepada Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker,” pungkasnya.
Diinformasikan, sebelumnya Kepala Bidang Binwasnaker dan K3 Disnakertrans Sultra, Asnia Nidi mengatakan, saat ini pihaknya masih berupaya melakukan penyelidikan kecelakaan kerja yang terjadi di PT HJS site PT IBM.
“Yang kami tangani kasus yang terjadi terakhir yaitu 24 Desember 2024 di IUP PT IBM dengan oleh kontraktornya PT Hillcon. Sekarang masih melakukan penyelidikan,” katanya.
Lanjut Asnia Nidi, penyelidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan insiden kecelakaan ini. Pihaknya juga tak henti-hentinya melakukan pengawasan di lapangan perihal aktivitas ketenagakerjaan.
“Kita kumpulkan data-data fakta kenapa sampai terjadi kecelakaan. Perlu diketahui khususnya kinerja Binwasnaker itu masih ada pengawasan-pengawasan ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan di lapangan,” ujarnya.
Laporan: Krismawan
