INDOSULTRA.COM, KONAWE UTARA – Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), menyebutkan sarana dan prasarana layanan kesehatan masyarakat diwilayah itu alami peningkatan hingga 90 persen di banding 5 tahun sebelumnya.
Berkembangnya pusat pengobatan masyarakat di Bumi Oheo itu, seiring dengan kemajuan layanan di sektor kesehatan mulai tenaga medis, fasilitas medis, bangunan, kendaraan operasional, legalitas puskesmas sampai dengan layanan jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Konut, Nurjannah Efendi menyebutkan, untuk sarana seperti puskesmas secara menyeluruh di 13 kecamatan telah terakreditasi. Dan mendapat pengakuan hukum dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dari itu juga, 22 puskesmas di Konut dapat menjalin kerjasama dengan Badan Layanan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Bangunan jauh lebih maju, tertata dan memenuhi standar nasional pelayanan kesehatan baik yang ada di wilayah daratan maupun kepulauan. Dokter, bidan, perawat dan staf lainnya alhamdulillah lengkap,”kata Nurjannah di ruang kerjanya, Jumat (25/9/2020)
Sedangkan untuk prasarana, wanita bergelar magister kesehatan ini mengatakan, secara menyeluruh telah terpenuhi baik itu kendaraan roda dua bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penunjang kinerja, maupun roda empat untuk operasional pihak puskesmas dan pelayana pengobatan terhadap masyarakat.
Selain itu, fasilitas medis dan obat-obatan terpenuhi. Secara berkala di lakukan penambahan dan evaluasi untuk melihat kelayakannnya dalam penggunaan pengambilan tindakan medis.
“Armada darat yang kami gunakan Toyota Dobel Cabing, Kijang inova dan Suzuki APV, ada juga motor. untuk kendaraan operasional laut yang ada di Kecamatan Lasolo Kepulauan itu Kapal Jet Puskesmas Keliling ukuran besar, sudah diengkapi fasilitas medis di dalamnya,”ujarnya.
Diamenambahkan, kemajuan sektor kesehatan juga dilatar belakangi dengan program BPJS gratis yang dicanangkan Pemerintah Daerah (Pemda Konut) sejak awal kepemimpinan Ruksamin 2016 lalu. Program itu terus berkembang, dari 15 ribu masyarakat yang ditanggung di 2020 ini telah mencapai 26 ribu orang lebih.
Alokasi anggaran pertahunnya sebanyak Rp 6 miliyar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
“Untuk kartu BPJS dari tahun 2016 telah di gunakan masyarakat yang menerima. Pemda melalui Dinas Kesehatan terus membayarkan iurannya ke kantor BPJS setiap bulan kategori kelas lll. Berobat tidak berobat tetap di bayar,”tukasnya.
“Mulai staf PHL, clening service sampai sopir ambulance kita juga terus perjuangkan untuk kenaikan honornya. Ini langsung di transfer ke rekening masing-masing,”tukasnya.
