Indosultra.com, Kendari – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, menegaskan agar tidak ada lagi Kepala Daerah dan pejabat di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra terlibat atau tersangkut tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Ali Mazi saat memberikan sambutan pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) bersama Pj dan Plt Kepala Daerah se-Sultra, di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kendari pada Rabu (9/10/2022) kemarin.
“Gubernur Ali Mazi sebagai gubernur yang juga selaku Pembina Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) di Sulawesi Tenggara, pada saat melantik telah menitip pesan sekaligus mengingatkan kepada Pj. dan Plt. Kepala Daerah tersebut, agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh integritas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.
“Pelaksanaan tugas dimaksud, di antaranya adalah fokus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan sungguh-sungguh memberi perhatian besar terhadap pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayahnya masing-masing, agar tidak ada lagi Kepala Daerah dan jajaran Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara yang terlibat atau tersangkut tindak pidana korupsi,”kata Ali Mazi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/11/2022).
Lebih lanjut pria bergelar Sarjana Hukum itu juga mengatakan, Pemda Sultra berharap melalui kegiatan ini, Deputi dapat memberikan arahan maupun atensi kepada khususnya Pj dan Plt. Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Kepada Pj. Bupati/Walikota dan Plt. Bupati, saya berharap dapat memanfaatkan Rapat Dengar Pendapat ini untuk memperoleh masukan yang berharga guna meningkatkan komitmen dan integritas diri yang terwujud dalam sikap dan perilaku anti terhadap tindak pidana korupsi,”lanjutnya.
Di kesempatan itu juga Ali Mazi menambahkan, Pemda Sultra menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK RI yang terus memberi bimbingan dan arahan kepada pemerintah daerah, sehingga dapat lebih taat pada ketentuan dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (b)
Laporan : Ramadhan
