Kepala BKAD Konut, Marthen Minggu
Indosultra.Com, Konawe Utara-Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Konut, Ruksamin-Abu Haera kembali menorehkan citra di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Bukan tanpa alasan, hal itu dibuktikan dengan diraihnya kembali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sultra, Pada Senin (31/5/2021) bertempat di Kantor BPK Sultra.
Perolehan itu, mencatat sejarah baik untuk daerah Bumi Oheo yang telah peroleh penghargaan WTP 4 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2017 hingga saat ini sejak di pimpin oleh Bupati Ruksamin.
Terkait soal itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konut, Marthen Minggu mengatakan, faktor besar raihan WTP karena anggaran dikelolah secara akuntabel, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku baik secara administrasi dan lainnya. Sehingga WTP mampu dipertahankan.
Baca Juga: Raih WTP 4 Kali Berturut-Turut, Pemkab Konut Catat Rekor Pengelolaan Keuangan Terbaik
Selain itu, mantan Kepala Inspektorat ini mengugkapkan, sejak masa kepemimpinan Bupati Ruksamin keuangan di Konut tidak pernah mengalami defisit, justru memperoleh tambahan dana hingga puluhan miliaran rupiah. Hal itu karena prestasi dalam pemakaian anggaran, serta kenaikan APBD hingga ratusan miliar.
“Kesyukuran kami selama pengelolaan anggaran tidak pernah ada interfensi dari pimpinan dalam hal ini bupati, baik itu kepentingan politik, pribadi maupun keluarga. Tidak ada isitilah titipan-titipan, jika tidak penuhi syarat kita tidak cairkan. Sekarang kan kita lihat semua kegiatan dibayar tanpa ada kendala,”terangnya.
“Coba kalau diintervensi jelas keuangan di Konut akan minim dan dapat disclaimer terus dari BPK. Yah, tentunya kita harus salut selama saya di BKAD beliau tidak pernah sama sekali mengendalikan keuangan, tidak menggunakan jabatan sesuka hatinya. Semua bergerak secara profesional,” tambahnya.
Selain itu, Marthen juga berharap agar seluruh jajaran Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) yang mengelola anggaran terus bekerja dengan baik dan kompak mempertahankan prestasi yang telah diperoleh. Yang terpenting memperhatikan adminstrasi dalam mengelolah anggaran.*(IS)
Laporan: Jefri Ipnu
