Indosultra.com, Kendari – Ketua Persatuan Wartawan indonesia (PWI) Pusat, Atal Sembiring Depari mengukuhkan kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Sulawesi Tenggara periode 2021-2026 di salah satu hotel di Kendari pada Selasa (14/12/21).
Pengukuhan pengurus PWI dan IKWI Sultra itu mengusung tema “Junjung tinggi solidaritas menyongsong HPN 2022”.
Ketua PWI Sultra, Sarjono mengatakan pelantikan ataupun pengukuhan kepengurusan PWI dan IKWI Sultra kali ini merupakan tindak lanjut dari hasil Konferensi PWI atau pemilihan Ketua dan pengurus beberapa waktu yang lalu.
Menurut dia, pengukuhan pengurus PWI kali ini menjadi momentum awal untuk mempersiapkan para insan pers di Sultra dalam menyambut hari pers nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2021.
“Kita berharap, HPN 2022 yang akan digelar di kota lulo ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk melakukan promosi tentang potensi yang ada di lebih 17 kabupaten kota di Sultra,” jelas ketua PWI Sultra 2 periode itu.
Di tempat yang sama, Bupati Konut Ruksamin memberikan apresiasi besar atas terselenggaranya pelantikan dan pengukuhan pengurus PWI serta IKWI Sultra periode 2021-2026.
Pengukuhan dan pelantikan tersebut dianggap menjadi semangat baru bagi seluruh pengurus PWI Sultra, untuk bangkit lebih baik serta membawa organisasi PWI lebih berkualitas dengan melahirkan regerasi wartawan-wartawan profsional, beretika, dan berintegritas.
Tak lupa, bupati dua periode ini menyampaikan agar semua pengurus menjaga kekompakan dan kebersaman untuk membangun organisasi yang telah berdiri sejak 1946 itu lebih baik lagi dan berdaya saing.
“Kami sebagai pemerintah yang menjunjung tinggi tugas-tugas kewartawanan yang juga menjadi bagian pilar demokrasi, akan terus membantu kemitraan bersama pers bekerja membangun daerah dan masyarakat,” pungkasnya.
Pelantikan dan Pengukuhan Ketua PWI dan IKWI Sultra tersebut dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Bupati Konawe Utara, Ketua DPRD Provinsi, unsur pimpinan Polda, KOREM, Kejati, Anggota DPRD Provinsi dan Kota Kendari, Forkopimda Provinsi, dan Kabupaten serta Pengurus PWI se-Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.(b)
Laporan Febri
