Indosultra.Com, Konawe Utara-Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Inspektorat sukses lakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Kegiatan itu, dihadiri dan dibuka langsung Bupati Konut, Ruksamin melalui Wakil Bupati Konut, Abu Haera didampingi Kepala Inspektur Konut, Amrun, Sekertaris Inspektorat Konut, Herni dan jajarannya.
Acara itu juga dihadiri langsung Kapolres Konut melalui Wakapolres Konut, Dandim 1430 Konut, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Kepala Pengadilan Negeri Konawe, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Konut mulai Kepala BKPSDM, Kepala DPMPTS, Kepala Bapedda, Kepala Dishub, dan Asisten lll Konut mewakili Sekda Konut.
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM berlangsung secara resmi di Aula Konasara Kantor Bupati Konut, Jumat (23/12/2022) yang diselenggarakan langsung oleh Inspektorat Konut. Dan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah WBK dan WBBM.
Bupati Konut dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Konut, Abu Haera mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya Pemerintah Konawe Utara bersama mitra kerja pemerintah untuk bersama-sama mengakselerasikan tercapainya tujuan- tujuan reformasi birokrasi.
Yakni lanjut Abu Haera, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi mewujudkan instansi yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dijelaskan lebih jauh, pembangunan zona integritas menuju wilayah WBK dan WBBM dilingkup Pemda Konut, juga merupakan tindak lanjut dari peraturan Presiden RI nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025 yang mengatur tentang program reformasi birokrasi.
“Sedangkan zona integritas merupakan predikat diberikan kepada intansi pemerintah yang pimpinannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM, melalui reformasi birokrasi, “Kata Wakil Bupati Konut, Abu Haera dalam samnutsnnya.
Diugkapkan, di Kabupaten Konut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemda untuk memenuhi indikator utama program pencegahan korupsi yang seiring dengan program percepatan reformasi birokrasi.
” Seperti yang telah dilakukan yaitu, penandatanganan fakta integritas, penyanpaian dokumen LHKPN tepat waktu dan berkualitas dengan jumlah wajib lapor yang menyampaikan LHKPN sejumlah seratus persen selama 3 tahun berturut-turut, “ujarnya.
” Dan meningkatnya akuntabilitas Kabupaten Konut selama 5 tahun terakhir, dengan laporan keuangan Opini WTP selama 5 kali berturut-turut, “tambahnya.
Diterangkan, implementasi whistleblowing sistem pelaksanaan program pengendalian gratisfikasi, serta penanganan konflik kepentingan, Pemda Konut juga terus berupaya menerapkan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bersifat melayani yang selaras dengan misi ke 4 Konasara yakni, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima.
“Ini tentunya harus di sosialisasikan dan diimplementasikan pada seluruh perangkat daerah di lingkup Pemda Konut. Mari bersama-sama kita sukseskan kegiatan ini, sehingga implementasi nya mampu memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi objektifitas maupun akuntabilitas nya yang mendorong suasana kondusif dalam memberikan gak masyarakat memperoleh pelayanan publik keadilan dan kesejahteraan, “terangnya.
Ditempat itu Kepala Inspektorat Konut Ampun mengharapkan, dengan terselengaranya acara tersebut, seluruh stakeholder terkait agar secara bersama-sama membangun zona integritas individux maupun zona integritas oraganisasi dilingkungan kerja masing-masing. Agar Konawe Utara dapat menjadi kabupaten dengan predikat WBK dan WBBM.
Amrun menambahkan, pencanangan zona integritas menuju wilayah WBK dan WBBM merujuk pada undang-undang yang telah ditetapkan.**(IS)
Laporan: Jefri
