Indosultra.Com, Konawe Utara-Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) korban banjir 2019 lalu di Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali dipersoalkan.
Kumpulan masyarakat korban banjir di bumi oheo, khususnya yang berada di Kecamatan Andowia, Asera, Oheo, Langgikima, Landawe dan Wiwirano, mempertanyakan kejelasan pendirian huntap.
Keberadaan korban banjir di hunian sementara (huntara) saat ini dinilai sudah tidak layak ditempati. Sebab, selain tempatnya yang sempit, juga bahan dinding yang digunakan terbuat dari Diding seng sangat panas dan menyesakkan.
Korban banjir saat menyuarakan aspirasinya diKantor Bupati
Masyarakat korban banjir turun melakukan aksi unjuk rasa mempertanyakan tanggungg jawab Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dan Pemerintah Daerah (Pemda) Konut.
Aksi itu, dilakukan mulai dari Kantor Bupati, DPRD sampai dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konut, dengan maksud agar memperoleh kejelasan dan tempat tinggal yang layak.
Penjelasan BPBD Konut selaku lining sektor pembangunan huntap
Menanggapi aksi, Sekertaris BPBD Konut, Djasmidin mengungkapkan, jika pemerintah daerah sampai saat ini tidak tinggal diam, dan masih terus bekerja membantu percepatan pembangunan huntap.
Djasmidin menuturkan, Pemda Konut maupun Pemerintah Pusat tidak pernah mengabaikan janji pembangunan Huntap. Karena hal tersebut telah sepakati melalui perjanjian kerjasama.
Pemda Konut berperan menyiapkan lahan, pembebasan sampai pembersihannya. Sedangkan Pemerintah Pusat melalui BNPB RI, menyiapkan anggaran pembangunannya.
Meski tak menyebutkan nilainya, mantan Kabid Kedaruratan BPBD Konut ini mengungkapkan, anggaran pembangunan huntap sampai dengan status lahan pada 2020 lalu sebelumnya sudah disiapkan.
Sekertaris BPBD Konut, Djasmidin
Namun, lanjut Djasmidin, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran di seluruh wilayah pemerintah Indonesia karena terjadinya darurat Virus Covid-19 pada tahun 2020 lalu. Sehingga, anggaran dialihkan pada penanganan wabah mematikan itu.
“Memasuki tahun 2021 pemerintah kembali menganggarkan pembangunan huntap. Tapi kembali lagi terjadi refocusing anggaran, untuk penanganan virus covid-19 sehingga anggarannya dialihkan. Ini kebijakan dan aturan langsung dari pemerintah pusat, bukan hanya Konawe Utara saja tapi seluruh Indonesia,”ungkapnya dikomfirmasi, Kamis (9/6/2022).
Walau begitu, tim BPBD Konut tetap terus bekerja dilapangan menuntaskan persoalan pembangunan huntap seperti, pengukuran lahan, survey lapangan dan lain-lain.
“Alhamdulillah di 2022 ini masa darurat covid sudah terlewatkan. Insya Allah tahun ini diupayakan pembangunannya. Sekarang ini, kita juga tahap melakukan pengimputan SIPD anggarannya di keuangan,”ucapnya.
“Data terkait untuk lahan, berapa luasannya, dan anggaran itu sudah siap untuk 10 (sepuluh) titik pembangunan huntap tersebar mulai di Kecamatan Andowia sampai Wiwirano,”tambahnya.
Pihaknya meminta agar masyarakat, terkhusus korban banjir tidak terprovokasi dengan isu-isu luar. Pihaknya menepis tudingan jika pemerintah mengabaikan pembangunan huntap.
“Kita tidak bisa semerta-merta berbuat begitu saja, karena semua ada aturannya. Anggaran negara yang di gunakan harus dipertanggung jawabkan, jika tidak sesuai kita akan diproses hukum. Jadi saya mohon dipahami dan bersabar,”ujarnya.
Pembangunan huntap terus dipresur Bupati Konut
Pendirian huntap terus dipresur Bupati Konut, Ruksamin hingga ke Pemerintah Pusat. Tidak tinggal diam, Ruksamin tak berhenti meminta kerjsama Pemerintah Pusat melalui BNPB RI untuk pembangunan huntap.
Meski sejak tahun 2020 sampai 2021 terjadi refocusing anggaran, Ruksamin tak henti-hentinya meminta realisasi pembanguan tempat tinggal para korban banjir itu.
Bahkan, saat kegiatan kepemerintahan di Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu, Bupati Konut, Ruksamin blak-blakan menagih janji pihak BNPB RI untuk pendirian huntap di Bumi Oheo.
Bupati Konut Saat blak-blakan menagih janji BNPB RI soal pembangunan huntap diacara resmi pemerintahan
Aspirasi itu, disaksikan langsung Sekretaris Utama (Sestama) BNPB RI Lilik Kurniawan, disaksikan Gubernur Sultra, Ali Mazi dan para pejabat Pemerintah Provinsi, serta Pusat.
“Sejak 3 tahun pasca terjadi bencana banjir, Pemerintah Konawe Utara telah menyiapkan lahan untuk Hunian Tetap (Huntap) untuk masyarakat yang terkena dampak musibah banjir. Sekarang, kami harapkan adanya perhatian dari BNPB RI untuk secepatnya merealisasikan pembangunan Huntap,”tegasnya saat menagih janji BNPB RI.
“Sampai saat ini pak, masyarakat saya masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara) dengan kondisi dan fasilitas yang sangat minim. Kami harap betul-betul ada perhatian serius untuk secepat mungkin dikerjakan pembanguan Huntap,”tutupnya mengingatkan kepada BNPB RI diwakili Sestama.***(IS)
Laporan: Jefri Ipnu
