Indosultra.Com,Kendari – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan 197 Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta. Sebanyak 194 orang Pj. Kepala Daerah hadir di Pengarahan Presiden RI kepada Para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi instruksi langsung kepada ratusan penjabat (Pj.) kepala daerah agar netral pada Pemilu Serentak 2024.
Presiden Jokowi ingin para penjabat kepala daerah membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak melakukan intervensi.
“Tidak intervensi apa pun. Membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).
Jokowi mengingatkan semua gerak-gerik penjabat kepala daerah dipantau publik. Menurutnya, sangat mudah mengetahui bila ada penjabat kepala daerah yang memihak ke kandidat tertentu.
Jokowi berkata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau kinerja setiap penjabat kepala daerah tiga bulan sekali. Jokowi pun ikut memantau kerja para penjabat kepala daerah setiap hari.
Presiden juga meminta penjabat kepala daerah mengikuti setiap arahan yang telah diberikan. Dia akan menindak tegas kepala daerah yang melakukan pelanggaran.
“Begitu Bapak Ibu miring-miring, saya ganti,” ujarnya.
Mereka yang hadir terdiri dari 23 penjabat gubernur, 37 penjabat wali kota, serta 133 penjabat bupati. Turut hadir pula Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu pada pertemuan bersama presiden.
Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menyampaikan siap melaksanakan dan Menindaklanjuti 7 Arahan Presiden. meminta kepada seluruh Pj Kepala Daerah agar dapat Kendalikan Inflasi, Waspadai Perubahan Iklim Pengaruh El Nino, Menjaga pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di daerah, Alokasi anggaran untuk stimulan ekonomi dan Bansos, Penggunaan Produk dalam negeri dengan mengutamakan UMKM, Dukungan Pemda Program prioritas nasional (seperti penanganan kemiskinan ekstreem, stunting, hilirisasi).
“Kemudian, dukungan penyelenggaraan Pesta Demokrasi kepada penyelenggara (alokasi anggaran melalui hibah, ASN Netral), Jaga kerukunan masyarakat dan kondusivitas wilayah,” pungkasnya.
Laporan: Krismawan
