Indosultra.com, Kendari – Pemerintahan Provinsi (Pemprov) bersama Badan Siber Sandi Negara (BSSN) RI melaunching Sulawesi Tenggara Computer Security Incident Response (SULTAPROV-CSIRT), demi mendukung keamanan data dari kejahatan siber.
Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kendari, dan dihadiri langsung Kepala BSSN RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Gubernur Sultra Ali Mazi, Plt Deputi Bidang Keamanan dan Sandi Pemerintahan Marsekal Pertama (Marsma) TNI Budi R. Leman, bersama para TIM (BSSN) Pusat, Forkopimda, Bupati dan Walikota se-Sultra, Pimpinan Lembaga Vertikal baik Sipil maupun TNI/Polri.
Kepala BSSN RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian menyampaikan bahwa CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.
“CSIRT terdiri atas CSIRT Nasional, CSIRT Sektoral, CSIRT Organisasi, dan CSIRT Khusus. SULTRAPROV-CSIRT termasuk dalam CSIRT Organisasi”, ungkap Kepala BSSN RI usai launching, Senin (27/6/2023).
Di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan bahwa SULTRAPROV-CSIRT merupakan salah satu perwujudan misi ketiga dari empat misi pembangunan daerah Sultra periode 2018-2023, yakni mendorong Birokrasi Pemprov yang modern diantaranya melalui pemanfaatan kemajuan teknologi berbasis sarana elektronik.
“Kebutuhan terhadap perlindungan data dan informasi yang dimiliki oleh lembaga/institusi pemerintah, baik tingkat pusat maupun di daerah menjadi semakin penting, guna menghindari kebocoran atau pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab” jelasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ridwan Badallah, menyatakan dasar pelaksanaan kegiatan Launching Security Inseiden Response Team Sulawesi Tenggara (SULTRAPROV-CSIRT) dilakukan berdasarkan UU diantaranya Pergub 47 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Persandian untuk Kemananan Informasi.
“Ini sebagai bentuk dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuanya adalah mencegah dan menanggulangi insiden keamanan Siber yang mengancam aset-aset kritikal Pemerintah Daerah” terangnya.
Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan Kegiatan Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dengan APBD Tahun anggaran 2022. (b)
Laporan : Ramadhan
