Indosultra.com, Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengelar forum perangkat daerah tingkat Kota Kendari tahun 2021 di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (16/3/2021)
Dalam kegiatan tersebut membahas isu-isu strategis berkenaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berakhir di tahun 2022.
Menurut Sulkarnain Kadir sekitar lima program strategis yang menjadi fokus kerja pemerintah Kota Kendari tahun 2022, yakni ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi setiap OPD agar bisa maksimal.
Pelayanan berkualitas dan terjangkau berbasis teknologi informasi. Kata pasangan Siska Karina Imran ini, sistem pelayanan perlu dibenahi agar tidak hanya bergantung pada kapasitas sumber daya manusia.
“Seberapa kuat kita kalau personalnya saja yang menjadi tumpuan kita, kalau sistemnya kita benahi maka saya yakin orang boleh saja silih berganti boleh datang dan pergi, tapi sistemnya tetap berjalan,” ujar Sulkarnain
Selanjutnya, penataan Kota Kendari berbasis ekologi, sehingga Kendari bisa menjadi kota layak huni.
Peningkatan daya saing ekonomi juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Kendari. Salah satunya membuka peluang investasi dengan layanan perizinan yang mudah, berkualitas dan transparan.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait peningkatan daya saing ekonomi ialah mendukung tumbuh kembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membantu penguatan perekonomian sekira 60 persen.
“Ini harus menjadi konsen kita agar UMKM ini bisa kita jaga atmosfer tumbuhnya karena masyarakat kita saat ini di tengah sulitnya pekerjaan ini menjadi alternatif,” lanjutnya Sulkarnain
Wali kota meminta instansi terkait untuk menyusun strategi, agar pelaku UMKM bisa tertata rapi dan bisa dengan mudah mengakses modal dari lembaga keuangan baik bank maupun nonbank agar usaha mereka bisa semakin berkembang dan produknya laku di pasaran.
Hal paling penting ialah penataan infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan isu strategis yang telah dirancang. Serta pendidikan dan kesehatan juga tetap menjadi fokus.
Pada kesempatan itu, wali kota juga menitip anggaran untuk mendukung program kelurahan, setelah dihentikannya program dana kelurahan dari pemerintah pusat karena pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
“Beberapa program yang nantinya bisa dihandle di tingkat kelurahan tidak perlu sampai ke tingkat dinas untuk penyelesaiannya. Jadi bisa dilakukan secara desentralisasi dan mungkin juga pelibatan masyarakat bisa lebih luas, sekaligus mungkin juga bisa mencapai efisiensi lebih baik,” ungkap Sulkarnain
Kegiatan yang diselenggarakan badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) ini diikuti seluruh kepala OPD dan para camat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Laporan Rachmat Ramadhan
