Indosultra.Com,Kendari – Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak ikut aksi terkait Power People yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023.
Power People atau bisa di kenal dengan kekuatan rakyat ini diwujudkan dalam bentuk demonstrasi massal atau bentuk lain dari aksi sipil yang bertujuan untuk menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah atau sistem yang ada.
Unjuk rasa tersebut isunya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 yang perempat di Istana Negara Republik Indonesia (RI).
Menanggapi hal itu, Ketua Pembina KSPN Sultra Kasman mengatakan, terkait unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 10 Agustus tersebut pihaknya dari Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) kemungkinan besar tidak akan turun di aksi di Kota Kendari.
“Mengingat sahabat-sahabat buruh di Morosi yang sedang sibuk dalam arti menyelamatkan dirinya di situasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Resign, dan itu menjadi kepentingan buat mereka,” ujarnya, Kamis (10/8/2023).
Kata Kasman, dan untuk para pekerja buruh untuk di Sulawesi Tenggara (Sultra) kemungkinan besar tidak akan turun aksi di tanggal 10 Agustus 2023.
“Dan apabila nanti ada jilid ke dua, kami akan melihat kondisi, serta akan dibahas dalam internal dan juga akan konsolidasi sert melihat bagaimana perkembangan unjuk rasa di 10 Agustus nanti,” bebernya.
Kecuali yang akan turun itu para buruh dari Roouta mereka akan turun aksi di Kota Kendari.
“Dan KSPN Sultra sampe detik ini belum ada ciri-ciri mau turun aksi karena faktor di lapangan tidak memungkinkan,” jelasnya.
Ditempat yang berbeda, Ketua KSPN Nusantara Yopi, mengungkapkan pada prinsipnya ia mendukung gerakan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang memperjuangkan kepentingan pekerja dan buruh.
“Apa lagi termasuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja, baik yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus maupun diwaktu lainnya. Namun FKSPN – KSPN Nusantara tidak ikut dalam agenda aksi tanggal 10 Agustus, dan sudah mempunyai agenda perjuangan yang sama, dengan waktu yang berbeda,” ujarnya.
Lanjutnya, terkait waktunya masih dalam koordinasi dan konsolidasi secara Nasional.
Untuk diketahui, People power adalah istilah politik yang mengacu pada gerakan sosial oleh sebagian besar publik dengan cara tanpa kekerasan, dikutip dari laman Collins.
People power atau kekuatan rakyat ini diwujudkan dalam bentuk demonstrasi massal atau bentuk lain dari aksi sipil yang bertujuan untuk menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah atau sistem yang ada.
Sementara itu, people power juga didefinisikan sebagai gerakan massa (rakyat) untuk mendesak perubahan politik atau pergantian kekuasaan di suatu negara.
Umumnya istilah people power digunakan untuk menggulingkan rezim berkuasa yang melanggar konstitusi, dianggap diktator, korup, berkuasa relatif terlalu lama, sewenang-wenang, dan menyengsarakan rakyat.
Dengan kata lain, people power adalah bentuk protes atau perlawanan masyarakat terhadap suatu pemerintahan atau rezim karena dianggap melakukan penyimpangan atau pelanggaran konstitusi.
Gerakan ini menekankan partisipasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan serta perubahan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri.
Meski begitu, gerakan people power tidak serta-merta mudah terwujud. Diperlukan syarat yang dipenuhi untuk mencetuskan gerakan ini.
Laporan: Krismawan
