Indosultra.com, Kendari – Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaunching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Nirwana Resort, Kota Baubau, Selasa (18/10/2022).
Launching ini sebagai tindak lanjut responsif terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yang saat ini di hadapi Indonesia masih menghadapi tantangan kenaikan inflasi, khususnya karena kenaikan harga komoditas hortikultura seperti Cabai dan Bawang Merah Pemerintah dan Bank Indonesia telah menginiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang implementasinya terus diperluas di berbagai daerah.
Kepala Perwakilan BI Sultra, Doni Septadijaya, mengatakan keadaan ekonomi negeri saat ini sedang mengarah kepada resesi, Inflasi menjadi perhatian di berbagai negara di dunia, bahkan negara-negara maju dengan tingkat inflasi yang stabil tahun ini mengalami inflasi yang cukup tinggi. Begitupun dengan negara berkembang, kondisi tersebut semakin parah dan resesi sudah terjadi di beberapa negara.
Ia menjelaskan, ada sekitar 30 negara sedang mengajukan permintaan bantuan kepada GNP seperti Srilangka dan Pakistan. Sehingga pemerintah harus tetap siaga, dan bersiap-siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan khususnya Pemprov Sultra.
“Inflasi di Indonesia mulai menunjukan kenaikan yang cukup signifikan di bulan Juli 2022, di mana seluruh wilayah Indonesia mengalami inflasi yang cukup tinggi tidak terkecuali Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada bulan Juli mencatat inflasi sebesar 98 persen. Alhamdulillah, di bulan Agustus lalu inflasi mulai mereda namun di bulan September kemarin sempat kembali mengalami kenaikan sebesar 42 persen atau 5,89 persen, penyebabnya seperti kita ketahui yaitu kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata, Selasa (18/10/2022).
Gubernur Sultra dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Abdul Rahim menyampaikan hal yang sama terkait kenaikan inflasi yang masih akan terus terjadi, khususnya di Sultra dikarenakan atas dampak realokasi kenaikan harga BBM serta didorong dengan kenaikan harga komoditas cabai merah dan bawang yang menyebabkan kenaikan inflasi bulanan Sultra pada bulan September 2022 sebesar 0,42 persen atau inflasi tahunan sebesar 5,89 persen, sehingga harus menjadi perhatian kita bersama karena dampaknya menyentuh semua golongan masyarakat.
“Peningkatan inflasi komoditas pangan perlu menjadi perhatian semua pihak, hal ini dimanifestasikan oleh arahan presiden pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di bulan September 2022 yang lalu menyebutkan tentang pentingnya menyikapi inflasi secara serius, diwujudkan dengan rangka sinergi antar tim pengendalian investasi pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga sehingga mampu mendorong perekonomian nasional “ujar Abdul Rahim.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan (Sulsel), Causa Iman Karana, menyatakan jika tidak ada gerakan bersama untuk meredam dampak inflasi maka kenaikannya akan semakin tinggi, dan juga hal tersebut merupakan komitmen dengan pemerintah daerah untuk melakukan elektroniksasi keuangan daerah.
“Jadi dalam pengamatan kami untuk Sultra ini, saya harus mengatakan bahwa 60 persen dari pemerintah daerah itu masih index ETPD nya masih dalam status berkembang maju dan digital, baru satu yang Digital yaitu kota Kendari, ini tangtangan untuk kita semua,”ungkap Causa Iman.
Selain itu, Anggota DPR RI, Bahtra Banong juga mengatakan walaupun inflasi di Sultra belum termasuk yang harus diwaspadai sebab Sultra merupakan salah satu provinsi yang paling tinggi inflasinya.”Jadi kita tidak ingin kejadian di negara -negara lain bisa berdampak terkhusus di Sulawesi Tenggara menjadi bagian dari dampak buruk inflasi,”ujarnya. (a)
Laporan : Ramadhan
