Indosultra.Com, Konawe Utara – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Utara (Konut) melaksanakan High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi menggandeng Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sultra dan Kepala BPS Konawe Utara yang berlangsung di Aula Kantor Bapprida Konawe Utara, Senin, 23 Desember 2024.
Turut hadir Bupati Konawe Utara, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si,IPU.,ASEAN.,Eng, Wakil Bupati Konut H Abuhaera,S.Sos.,MSi, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sultra Adik Afrinaldi, Kepala BPS Konawe Utara Burhanuddin, SE.,M.Si.
Serta, Sekda Konut Dr Safruddin, SPd, MPd, Forkopimda Konawe Utara, Asisten Setda, Kepala OPD lingkup Pemda Konawe Utara, Anggota Sekretariat TPID Kabupaten Konawe Utara.
Dalam pemaparanya Bupati Ruksamin menyampaikan upaya konkrit pengendalian Inflasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Konut sepanjang 2024 dengan melaksanakan upaya pengendalian inflasi yakni melaksanakan operasi pasar murah/gerakan pangan murah/gerakan nabati murah, sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, gerakan menanam, realisasi BTT, KAD dan dukungan transportasi.
Serta, hal-hal yang mendukung pengendalian inflasi seperti menyediakan bibit dan pupuk gratis bagi masyarakat, pembangunan irigasi, normalisasi sungai, pembangunan pasar bantuan UMKM, alsintan, pelatihan hingga mengikuti rapat koordinasi virtual setiap minggu bersama kemendagri.
“Total anggaran dalam pengendalian inflasi di kabupaten konawe utara sebesar Rp. 28.161.720.967,” ungkap Ruksamin.
Untuk realisasi BTT disalurkan pada saat terjadi banjir bulan mei 2024. Penyaluran bantuan logistik (Sembako) pada korban terdampak banjir, Longsor dan Putting Beliung (903 KK atau 3.041 Jiwa) pada masa tanggap darurat tanggal 9 Mei 2024 s.d 23 Mei 2024. Yang terjadi di 7 Kecamatan dan 16 Desa.
Dalam gerakan menanam terkait komoditas yang menyumbang inflasi adalah tanaman bawang merah saat ini konawe utara memiliki program PINTAS (pola integritasi tanaman bawang merah dilahan perkebunan sawit) yang baru saja melakukan panen raya di Kecamatan Wiwirano.
Lanjut Ruksamin, program yang dilakukan oleh Pemda dalam mendukung pengendalian inflasi yakni P2KP, telah terbit Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Program Pengembangan Kebun Pekarangan.
“URC KISS, telah terbit Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Reaksi Cepat Penanganan Kemiskinan Ekstrim, Pengendalian Inflasi, dan Pencegahan Stunting Secara Selaras (URC KISS) di Kabupaten Konawe Utara. Serta, inovasi Pak Tani Konasara dan terbentuknya BUMD Pangan (Pertama di Sultra), ” ujarnya.
Dibeberkan, program langka pengendalian inflasi tahun 2025 yakni selain menghadapi nataru diakhir tahun hal- hal yang perlu diantisipasi dalam pengendalian inflasi adalah perubahan iklim dan awal tahun kita menghadapi bulan suci ramadhan pada bulan februari, agar terus mengawasi dan memastikan ketersediaan stok dan pasokan barang secara rutin dan menjaga harga agar tetap stabil.
Selanjutnya, pada bulan Oktober lalu terbentuk Kabinet merah putih yang memprioritaskan swasembada pangan yang menjadi prioritas utama pemerintahan baru, yang tertuang dalam asta cita point ke dua yang diperkuat dalam point kunci arahan Presiden RI dalam Rapat SKP pada bulan oktober 2025
“Langkah selanjutnya mendukung swasembada pangan yang merupakan program quick win pemerintah pusat di bidang pertanian seperti percetakan sawah dan intensifikasi lahan, demikian halnya terkait pembangunan irigasi, subsidi pupuk, program ketahan pangan di desa dan bantuan benih ikan, alat tangkap termasuk rumput laut, ” ungkapnya.
Lebih lanjut Ruksamin menyampaikan himbauan dalam pengawasan dan pengendalian harga pangan.
Mulai dari stabilisasi harga pangan, pengawasan distribusi pangan, memesatikan kelancaran distribusi, membangun dan memperkuat infrastruktur distribusi yang memadai untuk mendukung rantai pasokan pangan.
“Kebijakan subsidi dan insentif untuk stabilitas harga, memberikan dan menyediakan subsidi harga bagi komoditas pangan pokok dalam kondisi tertentu guna menjaga daya beli masyarakat, ” imbuhnya
“Demikian HLM ini diharapkan dapat memperkuat tim kerja TPID dan akan menjadi wadah yang efektif untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi, ” pungkasnya. ***(IS/B/ADV)
Laporan: Redaksi
