IndoSultra. Com, Kolaka Timur – Salah satu akun Facebook (FB) yang mengatasnamakan Abdul Azis, dengan foto profil yang menampilkan sosok Bupati Kolaka Timur berpakaian putih berlatar Merah Putih, telah menimbulkan keresahan di kalangan warga Kolaka Timur. Dalam beberapa hari terakhir, akun ini banyak dikeluhkan karena melakukan penipuan. Akun tersebut meminta nomor WhatsApp pengguna FB lain dan kemudian mengirimkan nomor kontak 082276046574, setelah itu meminta sejumlah uang kepada calon korbannya dengan dalih bahwa permintaan tersebut berasal dari Bupati.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kolaka Timur, Nyoman Abdi, dengan tegas menyatakan bahwa akun yang mengatasnamakan Bupati Abdul Azis tersebut adalah palsu dan merupakan bentuk penipuan.
“Jika ada akun yang mengaku sebagai Bapak Bupati Kolaka Timur atau menggunakan foto profil beliau, itu adalah oknum yang ingin memanfaatkan keadaan. Kami tegaskan bahwa permintaan semacam ini adalah hoax dan tidak dilakukan oleh Bapak Bupati,” ungkap Nyoman Abdi pada Minggu (4/8/2024) siang.
Ia menambahkan bahwa Bupati tidak pernah meminta uang sepersenpun dari siapapun, dan masyarakat diminta untuk tidak melayani atau merespons permintaan dari akun-akun tersebut.
Nyoman Abdi juga menekankan bahwa penipuan seperti ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk komunikasi yang mengaku berasal dari pihak berwenang, terutama yang meminta sumbangan atau uang.
Sebagai upaya pencegahan, Kadis Kominfo mengimbau agar masyarakat selalu memverifikasi informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan permintaan dana atau sumbangan. Penting bagi setiap orang untuk memastikan keaslian sumber informasi sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Kewaspadaan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penipuan yang lebih luas dan menjaga keamanan serta kenyamanan warga Kolaka Timur.
Mari kita tingkatkan kehati-hatian dalam menanggapi setiap permintaan yang tidak jelas dan selalu berkomunikasi dengan pihak berwenang jika ada keraguan. Dengan cara ini, kita dapat melindungi diri dari penipuan dan menjaga integritas serta kepercayaan terhadap pemerintah daerah.**(IS/B)
Laporan: Asrianto Daranga
