IndoSultra.Com, La Woro – saat kepemimpinan Bahri selaku Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat terus memperoleh gebrakan-gebrakan baru yang dinilai pro terhadap rakyat, sehingga ini mempengaruhi angka kemiskinan yang ada.
Awalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan sebesar 13,96 persen di tahun 2021, dan di tahun 2022 berkurang menjadi 13,85 persen.
Kepala Dinas Kominfo, Al Rahman mengatakan, berdasarkan data tersebut angka kemiskinan pada tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2021 dari 2,03 persen menjadi 1,99 persen.Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menjauh, ungkapnya (15/11/2023).
“Jadi penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari program yang dicanangkan oleh Pj Bupati Muna Barat dengan strategi mengurangi beban pengeluaran, menaikkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan”, jelasnya.
Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, pemda hadir dengan empat program yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian seluruh masyarakat miskin didaftarkan sebagai pekerja rentan di BPJS Ketenagakerjaan serta pemda hadirkan juga BLT APBD di kelurahan.
“Terkait program dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, Pj bupati juga mengeluarkan kebijakan dengan memberikan subsidi BBM bagi pelaksana jasa angkutan darat, laut serta nelayan. Serta dilanjutkan dengan pemberian subsidi BBM bagi tukang ojek di pasar-pasar tradisional”, bebernya.
Selain itu, bantuan keuangan khusus juga diberikan bagi setiap desa sebesar Rp 100 juta. Bantuan keuangan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan pemberdayaan dan terciptanya sinkronisasi dan akselerasi guna terciptanya pemerataan pembangunan di desa.
Dan pemda juga memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk kelompok usaha bersama, pemberdayaan usaha mikro, termasuk bantuan keuangan khusus untuk kelurahan dan desa, sementara untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui bantuan rumah tidak layak huni, pembangunan jamban MCK dan perbaikan sanitasi lingkungan perumahan.dan Program ini sesuai instruksi dari Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem di daerah, tutupnya.
Dalam rangka menunjang program-program lainnya, pemda juga menggelar berbagai program di antaranya program pasar murah dan program operasi pasar yang menyasar tiga wilayah besar yaitu Lawa raya, Tiworo raya dan Kusambi raya.
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muna Barat, La Ode Aka mengatakan, program pasar murah dilakukan sebagai upaya menekan laju inflasi. Dalam rangka menekan laju inflasi ini Pj Bupati Muna Barat terus melakukan inovasi dengan membuat aplikasi sistem informasi perkembangan harga pangan (Sipengharapan).
“Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Pemda Muna Barat mendapat informasi harga pada tiap pasar yang ada di Bumi Laworoku. Yang mana optimalisasi sistem ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan”, bebernya.
Untuk Aplikasi ini dikoordinasikan dengan 12 pasar, maka pada tiap pasar ada petugas yang akan melihat dan menginput pada sistem terkait perkembangan harga pasar pada 20 komoditas.
Dari 20 komoditas tersebut, yang menyumbang inflasi yaitu beras, minyak goreng, dan gula pasir. Namun yang paling berpengaruh terhadap masyarakat adalah komoditi beras. Olehnya itu pemda terus melakukan intervensi melalui pasar murah bekerja sama dengan Bulog
Pemda kerja sama dengan desa untuk mendata masyarakat yang kurang mampu lalu disampaikan di kecamatan, kemudian data itu diserahkan ke pemda. Dari data itulah pemda dan Bulog melakukan operasi pasar dengan menyediakan 10 Kg beras per kepala keluarga.
Untuk harga beras di pasar selama ini itu mencapai Rp 14 ribu lebih per kilogram, Bulog jual Rp 10.300, per kilogram. Gula pasir Rp 16 ribu per kilogram, Pemda beri Rp 15 ribu per kilogram sesuai harga Bulog.
Begitupun harga minyak goreng Rp 20 ribu per liter. Pemda jual Rp 14 ribu sesuai harga Bulog. Jadi sistemnya Pemda hanya bantu jualkan dan Bulog sebagai pemasok.
“Sehingga program-program yang dilakukan oleh pemda selama ini berdampak positif pada masyarakat kurang mampu”, jelasnya.
Yang mana data kemiskinan yang berasal dari desa tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Di mana tahun 2022 data kemiskinan Mubar dari Badan Pusat Statistik sebanyak 11.560 jiwa turun menjadi 9.575 jiwa.
Penurunan angka kemiskinan ini berdasarkan pendataan dari desa terkait penanganan kemiskinan di Muna Barat dan validasi terakhir Pemda Muna Barat sekitar 9 ribu lebih.
Dirinya mengungkapkan, data 9.575 masyarakat kurang mampu ini menjadi fokus utama pemda dalam rangka membantu meringankan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan.
Intervensi pertama membantu meringankan beban keluarga melalui bantuan sembako. Bantuan sembako berasal dari provinsi dan Pemda Muna Barat.
Pemda sudah lakukan di wilayah Kusambi raya untuk bantuan dari provinsi denga menyiapkan kupon sebanyak 2.000 bagi masyarakat kurang mampu. Untuk tuan rumah Kusambi raya sebanyak 1.000 kupon, sementara Lawa raya dan Tiworo raya masing-masing 500 kupon. Paket sembakonya itu berupa beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak 1 liter, dan dibagikan gratis pada masyarakat kurang mampu. Dimana datanya dari desa langsung.
“untuk masyarakat yang belum kebagian pada program Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemda Muna Barat telah menyiapkan anggaran melalui APBD Perubahan dan ada sekitar 7.575 warga kurang mampu berdasarkan data dari desa dan sudah disiapkan dari APBD Perubahan, paket kuponnya adalah beras sebanyak 10 Kg per kepala keluarga”, ungkapnya.
La Ode Aka juga mengklarifikasi informasi yang berkembang di masyarakat, jika Pemda Muna Barat diduga menggelembungkan data kemiskinan, kata dia informasi itu tidak benar, data kemiskinan di Muna Barat sejak tahun 2021 sampai dengan validasi data tahun 2023 yang bersumber dari desa mengalami penurunan.
mereka menduga bahwa Pemda Muna Barat melakukan penggelembungan data sebesar 26 ribu masyarakat miskin. Data itu tidak benar, bebernya.
Data 26 ribu itu bersumber dari desa dalam rangka pengendalian inflasi. Saat itu pihaknya lakukan pasar murah di setiap kecamatan pada peralihan wabah COVID-19, sekitar awal tahun 2023 yang lalu. Ia juga sudah sampaikan pada wartawan, dan dia mengaku keliru dan minta maaf atas kesalahan dalam penulisan data kemiskinan Muna Barat tahun 2023.
Laporan : La Bulu.
