Indosultra.Com, Konawe Utara – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Ikbar, SH.,MH menggelar Reses Masa Sidang Ke-ll bertempat di Kantor Kecamatan Lasolo, Selasa (25/7/2023).
Reses yang berlangsung di hadiri Camat dan jajaran staf Pemerintah Kecamatan Lasolo, para Kepala Desa, aparat desa, unsur Badan Permusyawartan Desa (BPD) desa dan masyarakat.
Reses yang berlangsung Ketua DPRD Konut, Ikbar terus berkomitmen melanjutkan perjuangan aspirasi masyarakat baik di lembaga DPRD maupun pemerintahan.
Tercatat, selama mendapat amanah sebagai wakil rakyat wilayah daerah pemilihan (dapil) lll meliputi Kecamatan Lasolo, Lasolo Kepulauan, Molawe dan Wawolesea, Ikbar secara bertahap dapat merealisasikan usulan masyarakat.
Usulan masyarakat yang diserap Ikbar melalui reses dan dengan turun langsung dilapangan, langsung di koordinasikan dan di kawal langsung ke pemerintah daerah.
Alhasil amanah masyarakat yang diperjuangkan dapat di nikmati secara luas seperti, pengaspalan jalaj desa, kecamatan, sarana olahraga, ibadah, dan di sektor pertanian, serta lainnya.
“Reses yang kita laksanakan bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi merupakan amanah saya yang harus laksanakan,”ungkapnya diacara itu.
Berkaitan hal itu, Politisi Partai Bulan Bintang ini mengajak seluruh element masyarakat dan unsur pemerintahan kecamatan, kelurahan, dan desa untuk terus membangun kerjasama.
Serta, saling membantu melihat potensi desa yang perlu di perjuangkan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, dan kemajuan daerah yang lebih berdaya saing.
“Saya dapat bekerja karena adanya kebersamaan dan kekompakan kita. Mari kita bersatu membangun daerah, melahirkan ide dan program yang bernilai positif untuk masyarakat dan daerah,”ujarnya sembari menghimbau peserta reses yang hadir.
Lain dari itu, Ikbar juga kembali memperjuangkan seluruh ketua dan anggota BPD desa untuk memperoleh jaminan BPJS ketenagakerjaan dari pemerintah.
Komitmen itu akan diperjuangkan melalui lembaga DPRD yang dipimpinnya, sebagai mana memperjuangkan kenaikan honor/ gaji kepala desa, aparat desa dan BPD Desa.
“Kami segera koordinasi ke pemerintah daerah, meminta bapak bupati untuk mengalokasikan juga anggara BPJS ketenagakerjaan untuk anggota BPD Desa, bukan hanya kepada desa saja,”tutupnya.**(IS) (ADV)
Laporan: Jefri
