Indosultra.com, Kendari – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berada diperingkat ke 4 Kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) minta pemerintah daerah melakukan evaluasi penyebab kenaikan inflasi.
Hal itu diungkapkan Mendagri, RI Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) rutin Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, pada Rabu (3/5/2023) kemarin.
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin Kemendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa, Dirjen Tanaman Pangan Suwandi, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Keuangan Brigjen TNI Eko Nur Santo, Jamdatun, Kasatgas Pangan Polri, Gubernur Riau, dan para Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia, Para Forkopimda seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Se-Provinsi, dan semua Stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, dari Jajaran Pemerintah Provinsi Sultra dihadiri Kepala BPS Sultra, Plt. Kadis SDA dan BM, Sekdis,Kasubdit 1 Dirkrimsus Polda Sultra, Selain itu hadir beberapa Pejabat dan Staf terkait
Dalam paparannya Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kondisi inflasi Indonesia April 2023 dari bulan ke bulan 0,33 persen, Indonesia berada diposisi yang baik 145 makin rendah inflasi maka akan terkendali dari 186 negara di dunia dan di tingkat Negara ASEAN, inflasi Indonesia berada di peringkat 6 dari 11 negara ASEAN yaitu yang terendah pertama Brunei 1,3 persen, kedua Cambodia 2,2 persen, ketiga Vietnam 2,81 persen, keempat Thailand 2,83, kelima Malaysia 3,4 persen,keenam Indonesia 4,33 persen, ketujuh Singapore 5,5 persen, ketujuh Philippines 7,6 persen, kedelapan Timor Leste 9,6 persen, ketujuh Myanmar 19,55 yang tertinggi di Laos 40,97
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan fiscal di Bank Indonesia, pengetatan, kemudian menaikkan atau menurunkan suku bunga. Pengendalian inflasi juga dilaksanakan melalui sinergitas dan kerjasama instansi pusat dan daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri,”papar Tito Karnavian, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/5/2023).
Ia menyebutkan setidaknya ada 10 Provinsi yang tertinggi inflasi gabungan kotanya yaitu, pertama, Malut sebesar 5,63 persen, Kedua, Kalimantan Selatan 5,47 persen, Ketiga, Jawa Timur 5,35 persen, Keempat,
Sulawesi Tenggara 5,30 Persen, Kelima
Sumatra Barat 5,25 persen, Keenam, Yogyakarta 5,14 Persen, Ketujuh, NTT 5,12 persen, Kedelapan, Lampung 5,00 persen, Kesembilan, Maluku 4,85 persen, dan kesepuluh, Riau dengan total inflasi 4,9 persen.
“Oleh karna itu, Betul-betul di evaluasi apa penyebab kenaikan tersebut atau diatas rata-rata nasional dan segala inovasinya dari pemerintah pusat siap untuk bisa mengendalikan,”harapnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono menyampaikan inflasi dibulan ramadhan dan lebaran 2023 lebih rendah dibanding inflasi ramadhan dan lebaran tahun lalu. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi periode ramadhan dan lebaran 2023. Inflasi pangan dapat ditopang melalui aktivitas panen raya padi dan komoditas hortikultura sepanjang Maret dan April. “Komoditas utama penyumbang inflasi di sebagian besar kab/kota adalah beras, telur, ayam ras, daging ayam ras dan minyak goreng serta penyumbang utama inflasi adalah cabai merah, cabai rawit dan bawang merah,”terang Margo Yuwono.
Lebih lanjut menyampaikan berdasarkan paparan Kasatgas Pangan mengatakan tren kenaikan harga bahan pokok yang pertama komoditas bawang merah dan kedua komoditas daging ayam ras (masih dibawah HA), Sementara bahan pokok yang menjadi perhatian pemerintah yaitu minyak goreng minyakita dan beras SPHP Bulog dan pasca HBKN (Lebaran dan Idul Fitri 1444H) masih terdapat fluktuatif harga bahan pokok dikarenakan efek dari permintaan kebutuhan konsumen. “Kemudian wilayah Provinsi yang nihil minyak goreng curah, berdasarkan hasil pengecekan dilapangan oleh Satgas Pangan Daerah yaitu: Pertama wilayah Sulawesi Tenggara, Kedua NTT dan Ketiga Papua,”lanjutnya.
“Berdasarkan 3 wilayah tersebut dari hasil pantauan satgasda tidak terdapat minyak goreng curah, akan tetapi terdapat ketersediaan minyak goreng premium dan minya kita, stock/ketersediaan mampu untuk memenuhi kebutuhan di wilayah setempat,”tambahnya.
Laporan : Ramadhan
