Indosultra.com, Kendari – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, melakukan kunjungan kerja diawali dengan audience dengan guru tetap dan honorer serta kepala sekolah (Kepsek) SMA, SMK dan SLB se-Kabupaten Muna Barat, (Selasa, (7/3/2023) di SMA 1 Tiworo Kepulauan. Para guru dan Kepsek keluhkan gaji guru honor dan akses internet kurang memadai.
Dalam agenda itu Gubernur Sultra, Ali Mazi didampingi Kepala Dinas (Kadis) Dikbud, Kadis Tanak, Kepala Bapenda, Karo Ekonomi, Kadis PUPR, Kadis Koperasi dan UMKM, Karo Kesra, Kadis Perhubungan, Kasat Pol PP, Karo Adpim, Kadis Naker, Kadis Pariwisata, Kadis Perindag, Plt. Karo Pembangunan, Kadis Perkebunan, Staf Ahli, Kadis Sosial, Kadis Kominfo, Kadis Cipta Karya, dan sejumlah kepala OPD Kabupaten Mubar.
Dalam dialog itu, Kepala SMA Negeri 2 Sawerigadi, La Ode Mirad, menyampaikan agar para guru honorer di sekolahnya menginginkan honor ditingkatkan, pasalnya guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh.
“Guru honorer yang belum masuk PPPK menginginkan kenaikan gaji, karena gaji yang diterimanya tak mencukupi untuk kebutuhan bensin per bulan,”ungkap La Ode, Mirad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/3/2023) pagi.
Selain itu beberapa kepala sekolah juga menyampaikan terkait akses internet sangat kurang dan bahkan tidak ada signal sehingga digitalisasi pendidikan tidak maksimal berjalan.
Menanggapi hal itu, Ali Mazi menyampaikan telah ada regulasi yang ditetapkan terkait gaji guru honorer. Dimana, telah dinaikkan dari Rp150 ribu menjadi Rp 400 ribu yang dibantu dengan dana bos.
“Ditiap sekolah bisa mencapai Rp.1,2 juta. Kemudian ada SK Gubernur untuk jenjang SMA,”terang Ali Mazi.
Sementara itu, terkait akses internet, Gubernur mempersilakan Kadis Kominfo untuk menjelaskan terkait keluhan tersebut. Ridwan Badallah menyampaikan bahwa benar adanya blankspot dialami di kabupaten Mubar dan langkah yang akan dilakukan segera melakukan survey lokasi dan titik koordinat. Bahwa terdapat 44 lokasi di Mubar yang terdampak pada blankspot dan lemah signal. Ke-44 lokasi tersebut tersebar di 7 kecamatan dan 22 desa dan kelurahan.
“Oleh sebab itu, langkah kami adalah segera melakukan survey dan penentuan titik koordinat dan selanjutnya Gubernur akan bersurat ke PT. Telkom Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut. Dan langkah lainnya adalah mengajukan permohonan ke Bhakti untuk mengadakan BTS di 44 lokasi tersebut. Dan solusi lainnya kami akan mengajukan sukang BTS atau juga penganggaran BTS di APBD kami. Silang BTS dimaksudkan adalah beberapa kelebihan BTS di Kabupaten, seperti di Kabupaten konkep akan kami usulkan untuk dipindahkan ke kabupaten Muna barat,”Kata Ridwan Badallah.
Diketahui dalam audiense itu juga usulan pembangunan pagar dan akses jalan sekolah dan Dinas PUPR segera diperintahkan oleh Gubernur untuk menyelesaikannya.(b)
Laporan: Ramadhan
