La Ode Harmawan
Opini
Mencermati Pasca Pilkada Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Butur 2020
Indosultra.Com, Buton Utara-Hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Buton Utara (Butur) tahun 2020 yang telah berproses panjang, yang di motori oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai amanah demokrasi.
Terbukti, Senin, 25 Januari 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur telah melakukan rapat Paripurna Istimewah dan memutuskan Bupati terpilih Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria, MS.i dan Wakil Bupati terpilih Kompol Purn. Ahali, SH, MH, periode 2021 – 2026.
Ini fakta, bukan pengakuan tapi pembuktian yang selalu di sampaikan oleh Wakil Bupati terpilih Ahali, SH, MH. Dan hari ini secara defakto maupun dejure, Butur telah memiliki pemimpin baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tidak di ragukan lagi. Gabungan pensiunan birokrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan Polri ini memberikan warna baru, dan menjadi sejarah baru di Butur untuk membangun masyarakat daerah.
Saya, La.Ode Harmawan sebagai Praktisi Hukum dan juga sebagai juru Bicara Wakil Bupati terpilih Ahali, SH, MH mengharapkan dengan terpilihnya 2 tokoh tersebut, buton utara akan secara total berubah maju, adil dan sejahterah sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misi kedua calon terpilih.
Kemudian, tegas mengingatkan kepada bapak Ridwan Zakariah, M.si agar campur tangan pihak keluarga terkait jalannya roda pemerintahan dapat di hindari. Sehingga, pengalaman masa lalu pada menjadi bupati periode lalu tidak terulang lagi.
Namun, demikian sebagai generasi muda Butur saya yakin dan percaya dengan pegawalan Ahali yang kurang lebih 30 tahun bertugas di Kepolisian, dapat membantu menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik.
Selain itu, dengan pengalaman berorientasi Ahali pada penyidikan kurang lebih 15 tahun dimana jabatan yang di emban sebagai Kasat Reskrim 2 kali, Kapolsek 2 kali, Kanit Tipiter, Kanit Ekonomi, Kanit Tipikor, Kasubdit Industri perdagangan Dit Reskrim Polda Provinsi Sultra, bahkan pernah di Brimob juga bertugas Propam, maka tidak diragukan lagi untuk menertibkan disiplin PNS dari Desa ke Kabupaten.
Kami masyarakat meyakini Butur akan terjadi perubuhan dan paradigma baru terkait manajemen PNS yang terbaik diwilayah Sultra.
Oleh: La Ode Harmawan, SH, Praktisi Hukum
