Indosultra.Com, Konawe Utara-Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Utara (Konut), terus bekerja menanggulangi beberapa isu yang juga menjadi fokus program Pemerintah Pusat, diantaranya kemiskinan ekstrim, inflasi, masalah stunting, sampai pemberian bantuan kepada warga.
Menindak lanjuti hal tersebut, Pemda Konut yang dipimpin langsung Bupati Konut, Dr.Ir.Ruksamin, ST.,MT.,IPU.,Asean Eng, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Kebijakan untuk Melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Secara Tepat Sasaran.
Acara itu berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara. Senin (06/02/2023). Turut dihadiri, Wakil Bupati Konut, Abu Haera, S.Sos., M.Si, Sekertaris Daerah, Drs. H. M. Kasim Pagala, M.Si, Asisten / Staf Ahli, serta Para Kepala OPD terkait.
Bupati Konut, Ruksamin bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) gencar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait masalah kemiskinan ekstrim.
Alhasil, Pemda Konut berhasil mendapatkan data yang menjadi acuan Pemerintah Pusat terkait angka kemiskinan di Konut.
Berkaitan hal itu, rapat koordinasi digelar untuk kembali mensinkronkan data, serta menentukan langkah kebijakan strategis dalam menangani masalah kemiskinan, kesehatan, dan pemberian bantuan kepada masyarakat.
”Ketersediaan data ini sangat penting untuk kita dapat menentukan langkah penanganan untuk menurunkan angka kemiskinan. Dari data ini saya tidak mau lagi ada masyarakat yang sudah mendapatkan salah satu bantuan pemerintah, tetapi masih juga mendapatkan bantuan yang lainnya,”tegas Ruksamin diacara itu.
Mengatasi masalah kemiskinan, Pemda Konut menyiapkan beberapa langkah strategis sebagai berikut:
1. PROGRAM PENGELUARAN BEBAN MASYARAKAT antara lain:
-Dinas Sosial menangani Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, program rehabilitasi sosial.
-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menangani Program Indonesia Pintar, program pemberian beasiswa.
-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menangani program Bantuan Langsung Tunai Desa.
-Dinas Kesehatan menangani program Bantuan Jaminan Kesehatan.
2. PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT antara lain:
-Dinas Sosial menangani program bantuan kewirausahaan sosial.
-Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan menangani program pelaihan tenagakerja mandiri.
-Dinas Koperasi dan UMKM menangani program bantuan permodalan bagi pelaku usaha yang terdampak bencana, program bantuan modal usaha kepada wirausaha, program peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, program produktif untuk usaha mikro.
-Dinas Kelautan dan Perikanan menangani program bantuan kepada nelayan dan pembudidaya, program pembenihan ikan.
-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menangani program pendidikan dan pelatihan (pembinaan, kursus dan pelatihan).
-Dinas Pertanian menangani program bantuan pupuk.
-Dinas Ketahanan Pangan menangani program bantuan bibit.
-Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani program penumbuhan dan pengembangan industri kecil / menengah, program pelatihan vokasi industri.
-Dinas Lingkungan Hidup menangani program perhutanan sosial.
3. PROGRAM PENURUNAN KANTONG-KANTONG KEMISKINAN antara lain:
-Dinas PU menangani program sanitasi berbasis masyarakat, program sistem penyediaan air minum.
-Dinas Perumahan dan Pemukiman menangani program bantuan stimulan perumahan swadaya.
-Dinas Sosial menangani program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RS-Rutilahu).
“Sebentar selesai rapat, saya akan bagikan data ini untuk tiap-tiap dinas. Masyarakat yang belum punya rumah, Dinas Perumahan ini tugas anda bagaimana agar masyarakat bisa punya rumah. Untuk ketersediaan air bersih, ini akan terkait dengan angka stunting, jadi segera cek dilapangan, daerah mana saja yang belum ada air bersihnya.”ucap Ruksamin mewarning para kepala OPD.
Menutup kegiatan rapat, Wabup Konut Abu Haera juga memberikan arahan dimana dalam pelaksanaan program penanganan angka kemiskinan ini diharapkan kerjasama seluruh pihak terkait untuk dapat mewujudkan masyarakat Konut yang lebih sejahtera, dan berdaya saing.**(IS) (ADV)
Laporan: Jefri
