Indosultra.com, Kendari – Aparat Penegak Hukum (APH) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Korem 143 Haluoleo Kendar, berkomitmen mengamankan kelancaran distribusi barang dan harga komoditas menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Komitmen itu disampaikan pada rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dilaksanakan di Bank Indonesia, Rabu (21/12/2022), bersama para pejabat Kepolisian Sultra, Kejaksaan Tinggi Sultra dan Korem Haluoleo
Asisten II Pemprov Sultra, Suharno, mengatakan dalam rapat tersebut juga dibahas berbagai isu terutama pengendalian harga-harga komoditas menjelang liburan Nataru 2022.
“Menjelang Nataru 2022, tekanan inflasi diperkirakan akan mengalami peningkatan. Terutama dipicu oleh peningkatan permintaan sesuai pola historis pada periode akhir tahun, yang semakin diperkuat dengan masa liburan sekolah,”kata Suharno dalam keterangan tertulis, Rabu (21/12/2022).
Lebih lanjut Suharso menyampaikan, selain risiko inflasi juga dapat dipicu oleh komoditas yang tidak dihasilkan oleh wilayah Sultra seperti bawang merah, terigu, gula pasir, ikan kaleng dan tempe.
“Berdasarkan hasil rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Indonesia, OPD terkait, dan Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Babinsa Sulawesi Tenggara dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Tenggara memberikan dukungan dengan menggerakkan aparat untuk melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan. Baik di titik-titik gudang distributor maupun di pasar sehingga pasokan tetap tercukupi, mencegah penimbunan komoditas dan mencegah terjadinya manipulasi harga di pasar,”lanjutnya.
Ia menambahkan, untuk menghadapi hambatan pada rantai distribusi, berupa terkendalanya bongkar muat dan praktik-praktik penimbunan yang tidak bertanggung jawab di tengah tingginya permintaan.
Masih kata Suharso, Pemerintah Provinsi Sultra telah menerbitkan surat terkait prioritisasi bongkar-muat pelabuhan untuk pasokan pangan dari luar Sultra, sehingga dapat menjamin kecukupan pasokan domestik di Sultra berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan.
“Melalui koordinasi yang erat dan efisien, TPID Sulawesi Tenggara akan terus berkomitmen melakukan berbagai upaya menjaga kestabilan harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di Sulawesi Tenggara di tengah berbagai potensi kenaikan harga-harga komoditas di akhir tahun,”pungkasnya. (b)
Laporan: Ramadhan
