Ketua DPW Sultra PBB, Ruksamin.
Indosultra.Com, Konawe Utara- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin menginstruksikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kabupaten Konawe Utara (Konut), untuk segera menata ulang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konut.
Permintaan resktrukturnisasi, guna
mempersiapkan segala sumber daya organisasi yang dinamis, kompetitif dan sejalan demi mewujudkan singkronisasi serta sinergitas kerja yang baik antara lembaga legislatif dan ekeskutif kedepannya.
“Kebijakan ini, dalam rangka menyongsong pembangunan daerah serta masyarakat yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing kedepannya. Mewujudkan pembangunan yang baik tentu semua harus sejalan. Olehnya itu, saya insturuksikan DPC PBB Konut meresktrukturnisasi kembali alat kelengkapan dewan,”tegas Ruksamin, Kamis (19/11/2020).
Diungkapkan, perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung saat ini, dengan adanya perbedaan dukungan antara partai politik secara otomatis menimbulkan perbedaan pandangan dan arah kebijakan. Hal itu, tentu berpengaruh pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut pada program kerja pemerintah.
Di DPRD Konut, Fraksi Nurani Bulan Bintang, Partai Hanura satu fraksi dengan Partai PBB di Komisi lll yang membidangi kesehatan serta pendidikan. Sementara, arah dukungan politik dipilkada bersebrangan dimana PBB mendukung paslon nomor urut 2, sementara Hanura paslon nomor urut 1.
“Adanya Pergantian Antara Waktu (PAW) anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan menjadi langkah kita untuk menata ulang alat kelengkapan dewan. Catatan penting yang kita inginkan adalah terwujudnya senergitas yang baik antara DPRD dan pemerintah agar kedepannya tidak ada hambatan bekerja,”terangnya.
Sekjen PBB Konut, Ikbal
Dihubungi terpisah, Ketua DPC PBB Konut, Herman Sewani melalui Sekertaris Jendral (Sekjen), Ikbal mengatakan, instruksi dari DPW PBB Sultra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Kebijakan itu, kata dia, dinilai tepat dan rasional karena lebih mengarah pada kepentingan program kerja yang berpihak pada pembangunan masyarakat dan daerah.
“Ketika bersebrangan arah politiknya pasti dalam pengambilan keputusan tidak akan sejalan karena sifatnya kan jadi partai oposisi. Seperti, di AKD bagian tingkat komisi yang secara otomatis masuk pada struktur pembahasan badan anggaran (banggar) tentu akan tidak singkron, tidak sejalan kalau antara partai politik berbeda,”ujarnya.
Terkait perintah itu, sebagai bagian dari unsur pimpinan partai segera mengkordinasikan untuk selanjutnya ditindak lanjuti sesuai arahan pimpinan partai. PBB dipastikan akan menarik diri dari fraksi bulan bintang yang berada di Komisi lll.
“Kalau menarik diri dari Fraksi Nurani bulan bintang, PBB akan berdiri 1 fraksi bulan bintang. Dan fraksi bulan bintang akan melaksanakan instruksi ketua DPW PBB Sultra, serta mendesak dan melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD konut agar segera untuk mengkontruksi alat kelengkapan dewan,”tukasnya.*
Laporan: CR
